UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 

Menimbang :

a.   bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan    Pemerintah   Negara   Indonesia   yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b.   bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c.   bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu              dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d.   bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

Mengingat   : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang               Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.     Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.     Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3.     Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4.     Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,dan jenis pendidikan tertentu.

5.     Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6.     Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7.     Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8.     Jenjang   pendidikan    adalah   tahapan     pendidikan   yang    ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9.     Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10.  Satuan     pendidikan    adalah   kelompok     layanan     pendidikan    yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11.  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

12.  Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13.  Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14.  Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.                                     

15.  Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16.  Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17.  Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18.  Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19.  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20.  Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21.  Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap      jalur,    jenjang,    dan    jenis pendidikan    sebagai    bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22.  Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23.  Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan         pendidikan      yang     meliputi   tenaga   kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24.  Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25.  Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26.  Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27.  Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,  atau Pemerintah Kota.

30.  Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

 

 

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

 

 

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

 

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

 

Pasal 4

(1)      Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2)      Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3)      Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4)      Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5)      Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6)      Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

 

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

 

 

Pasal 5

(1)      Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2)      Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3)      Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4)      Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5)      Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

 

 

 

Pasal 6

(1)    Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2)    Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

 

 

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

 

 

Pasal 7

(1)    Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2)     Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

 

 

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

 

 

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

 

 

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan.

 

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

 

 

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 11

(1)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

 

 

BAB V

PESERTA DIDIK

 

 

Pasal 12

(1)   Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a.   mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b.   mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c.   mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d.   mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

e.   pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f.     menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak

       menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2)   Setiap peserta didik berkewajiban :

      a.     menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan    pendidikan;

      b.     ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

       dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)   Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

 

 

Pasal 13

(1)   Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal  yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

 

(2)   Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

 

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

 

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

 

 

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

 

 

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

 

 

Pasal 17

 

(1)    Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2)    Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3)    Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

 

 

Pasal 18

(1)    Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2)    Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3)    Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4)    Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

 

 

Pasal 19

(1)    Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(2)     Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

 

 

Pasal 20

(1)    Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,  institut, atau universitas.

(2)    Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)    Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi,

(4)     dan/atau vokasi.

Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 21

(1)    Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2)    Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3)     Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4)    Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5)     Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan       penyelenggaraan pendidikan.

(6)    Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7)    Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 22

 

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan,keagamaan, kebudayaan, atau seni.

 

 

Pasal 23

(1)    Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

 

Pasal 24

(1)    Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2)    Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)    Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4)    Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 25

(1)    Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2)    Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik,  profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3)    Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan  ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

 

 

 

Pasal 26

(1)   Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,  penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2)   Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3)   Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4)   Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5)   Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6)   Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7)   Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

 

 

Pasal 27

(1)    Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2)    Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)    Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana

      dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

 

 

Pasal 28

(1)    Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2)    Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3)    Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4)    Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5)    Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan    keluarga     atau     pendidikan   yang   diselenggarakan   oleh lingkungan.

(6)    Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

 

Pasal 29

(1)    Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2)    Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.

(3)    Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4)    Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

 

 

Pasal 30

(1)   Pendidikan  keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)   Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3)   Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4)   Pendidikan    keagamaan      berbentuk    pendidikan    diniyah,    pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5)    Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

 

 

Pasal 31

(1)    Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang,

(2)    dan jenis pendidikan.

              Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat   

              yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3)    Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4)    Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

 

 

Pasal 32

(1)    Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2)    Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3)    Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

 

 

Pasal 33

(1)    Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2)    Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3)    Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

 

 

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

 

 

Pasal 34

(1)    Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program  wajib belajar.

(2)    Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)    Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4)     Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

 

 

Pasal 35

(1)    Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2)    Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3)    Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4)    Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

BAB X

KURIKULUM

 

Pasal 36

(1)    Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)    Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

      (3)   Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan   

Republik Indonesia dengan memperhatikan:

      a.   peningkatan iman dan takwa;

      b.   peningkatan akhlak mulia;

      c.   peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

      d.   keragaman potensi daerah dan lingkungan;

      e.   tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

      f.    tuntutan dunia kerja;

      g.  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

      h.  agama;

      i.   dinamika perkembangan global; dan

      j.   persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

      (4)  Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),    

            dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

Pasal 37

(1)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

      a.   pendidikan agama;

      b.   pendidikan kewarganegaraan;

      c.   bahasa;

      d.   matematika;

      e.   ilmu pengetahuan alam;

      f.   ilmu pengetahuan sosial;

      g.   seni dan budaya;

      h.   pendidikan jasmani dan olahraga;

      i.   keterampilan/kejuruan; dan

      1.   muatan lokal.

(2)   Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

      a.   pendidikan agama;

      b.   pendidikan kewarganegaraan; dan

      c.   bahasa.

(3)   Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

      ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 38

(1)   Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

(3)   Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4)   Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar  nasional pendidikan untuk setiap program studi.

 

 

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 

 

Pasal 39

(1)    Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2)    Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan      proses     pembelajaran,   menilai   hasil   pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

 

 

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

      a.   penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

      b.   penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

      c.   pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

      d.   perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil

            kekayaan intelektual; dan

      e.   kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

            pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

      a.   menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

      b.   mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

      c.   memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan     

            kepercayaan yang diberikan kepadanya.

 

 

Pasal 41

(1)    Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2)    Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3)    Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4)    Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 42

(1)    Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)    Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3)    Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 43

(1)   Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar   belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2)   Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan  tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3)   Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 44

(1)    Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2)    Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3)    Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

 

 

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

 

 

Pasal 45

(1)   Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi      keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2)   Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

 

 

Pasal 46

(1)   Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

(2)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan  anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3)   Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

 

 

Pasal 47

(1)   Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)   Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

 

 

Pasal 48

(1)   Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2)   Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

 

 

Pasal 49

(1)    Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2)    Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3)    Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)    Ketentuan     mengenai    pengalokasian   dana   pendidikan    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

 

 

Pasal 50

(1)   Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

(2)   Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3)   Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4)   Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5)   Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6)   Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7)   Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 51

(1)   Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2)   Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3)   Ketentuan     mengenai    pengelolaan     satuan   pendidikan      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 52

(1)   Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2)   Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

 

 

Pasal 53

(1)    Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2)    Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3)    Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4)    Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

 

 

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

 

 

Pasal 54

(1)   Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2)   Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3)   Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

 

 

Pasal 55

(1)    Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama,lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2)    Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)    Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5)    Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

 

 

Pasal 56

(1)   Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2)   Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan    mutu      pelayanan    pendidikan    dengan     memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3)   Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4)   Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1), ayat (2), dan  ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

 

 

Pasal 57

(1)    Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2)    Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1)    Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

(2)    Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

 

 

Pasal 59

(1)    Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

(2)    Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3)    Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Kedua

Akreditasi

 

 

Pasal 60

(1)   Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

(2)   Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3)   Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4)   Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketiga

Sertifikasi

 

 

Pasal 61

(1)   Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2)   Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3)   Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan       yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4)   Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

 

 

Pasal 62

(1)    Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2)    Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3)    Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan

Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

 

 

 

 

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

 

 

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

 

 

Pasal 65

(1)    Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)    Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

(3)    Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.

(4)    Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain  yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)    Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB XIX

PENGAWASAN

 

 

Pasal 66

(1)    Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada  semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing- masing.

(2)    Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3)    Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

 

 

Pasal 67

(1)   Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)   Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama      sepuluh     tahun    dan/atau     pidana   denda     paling     banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3)   Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)   Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

 

Pasal 68

(1)   Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)    Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00      (lima ratus juta rupiah).

(3)   Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling       banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4)   Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

 

Pasal 69

(1)   Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)   Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

 

 

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

 

 

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

 

 

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

 

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

 

 

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

 

 

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

                                                       Disahkan di Jakarta

                                                       pada tanggal 8 Juli 2003

                                                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                     ttd.

                                                       MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

 

 

 

 

     Diundangkan di Jakarta

     pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia

              ttd

       Bambang Kesowo

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

 

 

 

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu,seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

 

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip dempkrasi,desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.     Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan

pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna.       Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

 

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

 

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

 

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu

    bagi seluruh rakyat Indonesia;

 

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini

    sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

 

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

    pembentukan kepribadian yang bermoral;

 

4. meningkatkan keprofesionalan dn akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

   pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalamanan, sikap, dan nilai berdasarkan

   standar nasional dan global; dan

 

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan

    prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

 

Pembaharuan system pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

 

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

 

2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

 

3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

 

4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

 

5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

 

6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;

 

7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

 

8.  penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

 

9.  pelaksanaan wajib belajar;

 

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

 

11. pemberdayaan peran masyarakat;

 

12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

 

13. pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

 

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud

secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

 

Pembaruan system pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

 

II. Pasal Demi Pasal

 

Pasal 1

          Cukup jelas

Pasal 2

          Cukup jelas

Pasal 3

          Cukup jelas

Pasal 4

          Ayat (1)

             Cukup jelas

          Ayat (2)

             Pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan

             fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur

             pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,

             atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang

             berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak

             jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan

             berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian

             serta berbagai kecakapan hidup.

          Ayat (3)

             Cukup jelas

          Ayat (4)

             Cukup jelas

          Ayat (5)

             Cukup jelas

          Ayat (6)

             Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan

             oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling

             melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

          Cukup jelas

Pasal 6

          Cukup jelas

Pasal 7

          Cukup jelas

Pasal 8

          Cukup jelas

Pasal 9

          Cukup jelas

Pasal 10

          Cukup jelas

Pasal 11

          Cukup jelas

Pasal 12

          Ayat (1)

             Huruf a

                 Pendidik dn/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi

                 dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan

                 satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

             Huruf b

                 Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan

                 kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau

                 Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana

                 diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

             Huruf c

                 Cukup jelas

             Huruf d

                 Cukup jelas

             Huruf e

                 Cukup jelas

             Huruf f

                 Cukup jelas

         Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 13

       Cukup jelas

Pasal 14

       Cukup jelas

Pasal 15

       Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan

       perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan

       ke jenjang yang lebih tinggi.

       Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik

       terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

       Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana

       yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

       Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang

       mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian

       khusus.

       Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk

       memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terntentu maksimal setara dengan program

       sarjana.

       Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang

       mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

       penguasaan pengetahuna tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

       Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang

       berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan

       secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan

       menengah.

 

Pasal 16

       Cukup jelas

Pasal 17

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Pendidikan yang sederajat denagn SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang

           sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 18

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 19

       Cukup jelas

Pasal 20

       Ayat (1)

           Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian

           cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

           Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan

           khusus.

           Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam

           lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan

           pendidikan profesi.

 

          Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam

           sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi

           syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

           Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi

           dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi syarat

           dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 21

       Ayat (1)

           Gelar akademik yang dimaksud antara lain, sarjana, magister, dan doctor.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Cukup jelas

       Ayat (6)

           Cukup jelas

       Ayat (7)

           Cukup jelas

Pasal 22

       Cukup jelas

Pasal 23

       Ayat (1)

           Guru besar atau professor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar

           di lingkungan perguruan tinggi.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

Pasal 24

       Cukup jelas

Pasal 25

       Cukup jelas

Pasal 26

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan

           kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual, dan kecakapan

           vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

           Pendidikan    kepemudaan     adalah    pendidikan   yang   diselenggarakan   untuk

           mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan

           kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan,

           pecinta alam, serta kewirausahaan.

           Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat

           dan martabat perempuan.

           Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan onoformal yang menyelenggarakan

           pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program

           paket A, paket B, dan paket C.

           Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta

           didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai

           dengan kebutuhan dunia kerja.

 

   Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan

           kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar

           kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian

           professional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi

           yang bertaraf nasional dan internasional.

       Ayat (6)

           Cukup jelas

       Ayat (7)

           Cukup jelas

Pasal 27

       Cukup jelas

Pasal 28

       Ayat (1)

           Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam

           tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan

           kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

           Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang

           menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk

           mengembangkan potensi diri seperti pad ataman kanak-kanak.

       Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Cukup jelas

       Ayat (6)

           Cukup jelas

Pasal 29

       Cukup jelas

Pasal 30

       Cukup jelas

Pasal 31

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi),

           radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.

           Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal

           (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

           Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata

           pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 32

       Cukup jelas

Pasal 33

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan

           dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

           Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah

           dasar.

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 34

       Cukup jelas

Pasal 35

       Ayat (1)

           Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan

           ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,

           kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta

           didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

           Komptensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

           pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

           Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan

           kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

           Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga,

           tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

           berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang

           proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

           Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan

           keunggulan local, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsa dalam

           peradaban dunia.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri

           pada tingkat nasional dan propinsi.

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 36

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan

           penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan

           kekhasan potensi yang ada di daerah.

     Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 37

       Ayat (1)

           Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia

           yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

           Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

           manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

           Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing

           dengan pertimbangan :

           1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

           2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

           3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat

              penting kegunaannya dalam pergaulan global.

           Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan

           untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

           Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia

           dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

           analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

           Bahan kajian ilmu pengetahuan social, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi,

           kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

           pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi social

           masyarakat.

           Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik

           menjasi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni

           mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

           Bahan kajian jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta

           didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

           Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

           manusia yang memiliki keterampilan.

           Bahan kajian muatan local dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap

           potensi di daerah tempat tinggalnya.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 38

       Cukup jelas

Pasal 39

       Ayat (1)

           Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar,

           pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

Pasal 40

       Ayat (1)

           Huruf a

              Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan

              yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang professional di atas

              kebutuhan hidup minimum (KHM).

              Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai,

              antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

           Huruf b

              Cukup jelas

           Huruf c

              Cukup jelas

           Huruf d

              Cukup jelas

           Huruf e

              Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

                                                                                   Pasal 41 …

 

Pasal 41

       Ayat (1)

           Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara

           Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

           undangan yang berlaku.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk

           menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga

           kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 42

       Cukup jelas

Pasal 43

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang

           merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau

           Pemerintah Daerah.

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 44

       Cukup jelas

Pasal 45

       Cukup jelas

Pasal 46

       Ayat (1)

           Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggran Pendapatan dan

           Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan

           sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan

           pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan

           perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain

           penerimaan yang sah.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 47

       Cukup jelas

Pasal 48

       Cukup jelas

Pasal 49

       Ayat (1)

           Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Cukup jelas

Pasal 50

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

        Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Cukup jelas

       Ayat (6)

           Yang dimaksud dengna otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan

           tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

       Ayat (7)

           Cukup jelas

Pasal 51

       Ayat (1)

           Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi

           manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala

           sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola

           kegiatan pendidikan.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

Pasal 52

       Cukup jelas

Pasal 53

       Ayat (1)

           Badan hokum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hokum bagi penyelenggara

           dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara

           (BHMN).

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

Pasal 54

       Cukup jelas

Pasal 55

       Ayat (1)

           Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan

           dijamin oleh undang-undang ini.

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Cukup jelas

       Ayat (5)

           Cukup jelas

Pasal 56

       Cukup jelas

Pasal 57

       Cukup jelas

Pasal 58

       Cukup jelas

Pasal 59

       Cukup jelas

Pasal 60

       Cukup jelas

Pasal 61

       Cukup jelas

Pasal 62

       Cukup jelas

Pasal 63

       Cukup jelas

Pasal 64

       Cukup jelas

Pasal 65

       Ayat (1)

           Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang

           tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

       Ayat (2)

           Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

       Ayat (3)

           Cukup jelas

       Ayat (4)

           Sistem pendidikan Negara lain mencakup kurikulum, system penilaian, dan

           penjenjangan pendidikan.

       Ayat (5)

           Cukup jelas

Pasal 66

       Ayat (1)

           Cukup jelas

       Ayat (2)

           Cukup jelas

       Ayat (3)

           Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara

           pengawasan dan sanksi administrative.

Pasal 67

       Cukup jelas

Pasal 68

       Cukup jelas

Pasal 69

       Cukup jelas

Pasal 70

       Cukup jelas

Pasal 71

       Cukup jelas

Pasal 72

       Cukup jelas

Pasal 73

       Cukup jelas

Pasal 74

       Cukup jelas

Pasal 75

       Cukup jelas

Pasal 76

       Cukup jelas

Pasal 77

       Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 4301